Haruskah Label Wisata Halal?

Sejak dicanangkan Kemenpar Arief Yahya tahun 2015, label wisata halal telah mendapat respon penolakan, terutama di daetah-daerah yang mayoritas berpenduduk non muslim.  Itulah sebabnya, ketika Sandiago Uno dilantik menjadi Menteri Pariwisata akhir 2020 dan menggaungkan rencana penerapannya di Bali, nada-nada penolakan kembali menggema. 

Sebenarnya belum ada standar baku dari wisata halal itu.  Tetapi,  kemungkinan pemahaman yang berakibat pada penolakan dikaitkan dengan jenis-jenis menu dan minuman, yang di sejumlah daerah menjadi favorit namun dalam Islam tergolong haram.  Kondisi ini memang tidak mudah. Dibutuhkan sikap pemerintah yang benar-benar bijak, khususnya dalam menciptakan branding nasional untuk bisnis pariwisata.

Saya bukan anti wisata halal, tetapi saya menolak wisata halal dijadikan branding nasional. Meski mayoritas  penduduk kita beragama Islam, mengusung branding yang terasosiasi dengan simbol primordial tertentu berkecenderungan diskriminatif, disamping mereduksi banyak kekayaan dan beragaman yang menjadi ciri khas Indoensia.  

Sejauh wisata halal dimasudkan sebagai standar pelayanan yang Muslim friendly, tidak dapat menutupi kesan kita ciptakan standar yang abai terhadap kekayaan keragaman manusia. Semangat dibalik ini tentu baik, yaitu menjamin para wisatwan Muslim tidak “tersesat” secara religius. Tetapi, dengan demikian standar itu seolah dibuat  hanya untuk menerima wisatawan muslim. 

Padahal, wisatawan tidak hanya datang dari Timur Tengah dan beragama muslim. Meski potensinya besar, data BPS menunjukkan pada tahun 2018 dan 2019 pengunjung terbanyak berdasarkan asal negara adalah Malaysia, Cina, Singapura, Timor Leste, dan Australia. Artinya mayoritasnya bukan beragama Islam.

Seberapa besar pengaruh label halal bagi bertambahnya wisatawan?  Nampaknya belum ada penelitian yang menyajikan data valid. Misalnya, NTB, Aceh dan Padang yang resmi menerapkan label wisata halal, apakah terekam peningkatan pengunjung sebelum dan sesudah penerapan wisata halal? Kalau ada peningkatan, apakah bervariasi dari segi latarbelakang sosiologis, atau hanya wisatawan Muslim?

Sejumlah studi merujuk karya Paul Temporal, Islamic Branding and Marketing: Creating A Global Islamic Business (2011). Sayangnya, studi Temporal tidak menunjukkan adanya pertambahan jumlah wisatawan, malainkan bahwa branding wisata halal menciptakan pasar-pasar  baru di berbagai negara, termasuk Eropa, Amerika, Jepang dan Cina. Jadi, jenis-jenis bisnis baru yang berlabel halal terbuka lebar seiring meningkatnya wisatawan Muslim ke berbagai belahan dunia.

Meski demikian, label halal tidak harus membajak seluruh target dan strategi kebijakan wisata nasional, bukan?

Contoh paling relevan adalah perkunjungan  raja Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud bersama keluarga kerajaan ke Indonesia tahun 2017. Pertimbangan label halal-haram nampak tidak relevan dalam memutuskan destinasi, buktinya raja Salman memilih Bali yang secara kasar bisa disebut antitesis wisata halal.  Padahal NTB yang bertetangga dekat dengan Bali memiliki banyak destinasi tak kalah eksotik, dan hampir semua hotel serta lokasi sudah tersertifikasi halal, fasilitas ibadah tersedia berlimpah, juga masyarakatnya  terkenal Islami. Setahun sebelum raja Salman berlibur di Bali, Lombok menerima tiga penghargaan berkelas, yaitu World Best Halal Beach Resort, World Best Halal Honeymoon Destination dan World Best Halal Travel Website. Toch, tidak cukup  memberi alasan bagi sang raja dengan rombongan berjumlah 1500 orang “melanjutkan”  perkunjungan ke pulau berjuluk seribu masjid itu. Sebaliknya, justru waktu kunjung di Bali diperpanjang tiga hari dari rencana semula 3-9 Maret.

Tentu raja Salman memilih Bali karena meyakini meski tidak menerapkan wisata halal, namun pelayanannya pasti ramah Muslim. Atau,  mungkin raja tidak memusingkan label itu karena yakin dimana pun selalu tersedia tempat “aman dan bersih” baginya sebagai tokoh teladan muslim. 

Saya pahami urusan larangan agama terkait haram/halal bukan persoalan data peningkatan kunjungan semata. Persoalannya sangat mendasar sebab terkait keimanan, maka menurut saya pertimbangannya perlu dilandasi sikap empatik tetapi sekaligus berkeadilan. Empatik artinya dipahami dari sudut pandang Islam yaitu sebagai aqidah yang wajib ditaati. Tetapi juga berkeadilan, dalam pengertian tidak mendiskriminasi atau mengebiri hak-hak komunitas lain.  Disinilah pertimbangan  menjadi tidak mudah.

Ada interpretasi yang cukup moderat, yaitu wisata halal sebagai yang memenuhi standar “bersih dan ramah.” Bersih sudah jelas terjamin higenis, dan ramah dimaksudkan “secara muslim.” Apa artinya?  Yaitu tersedianya fasilitas beribadah (tempat, petunjuk arah kiblat, juga jadwal yang mengingatkan jam sholat), menu makanan yang terjamin halal: tidak mengandung daging babi, tidak mengandung alkohol, dan sebagainya. 

Standar “bersih dan ramah” sebagaimana pemahaman di atas, menurut saya layak menjadi standar umum. Maksudnya, tidak dikhususkan sebagai Muslim friendly, melainkan ramah terhadap manusia dengan berbagai latar. Misalnya, selain halal bagi wisatawan Muslim, juga ramah bagi kaum vegan (vegetarian) dan umat Hindu yang terlarang mengkonsumsi daging sapi, atau latar sosiologis lainnya. Di sejumlah hotel, yang kurang tersedia justru menu untuk vegan sehingga mereka terpaksa makan minimalis.  

Kekhasan dalam konteks Indonesia adalah, apa yang haram bagi Muslim justru menjadi menu favorit di tempat lain.  Karenanya penggunaan konsep halal-haram di wilayah-wilayah non Muslim seperti Bali, NTT, Toraja, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat berpotensi menyinggung martabat kultural. Makanan khas di daerah-daerah tersebut, yang menjadi menu favorit malahan ditempeli label negatif. Padahal, kuliner olahan daging babi, misalnya, merupakan menu utama di Bali, Sulawesi Utara, NTT, Toraja, dan Papua. Tidak ada acara adat tanpa jenis-jenis masakan daging babi.

Tetapi, jangan dikira di acara-acara adat tidak ramah Muslim. Selalu tersedia menu lain seperti daging kambing, ayam dan sapi. Apalagi di era ini, akibat kawin-mawin  sudah terdapat anggota keluarga yang menganut ragam agama. Dengan demikian, penyajian makanan di acara-acara adat pun sudah friendly untuk keragaman latar sosio-religius, apalagi di tempat umum seperti hotel dan lokasi-lokasi wisata.

Persoalan ramah Islam mungkin cocok di negara-negara Eropa dan Amerika, tetapi bukan masalah serius di Indonesia. Pengalaman saya menginap di hotel-hotel selama perjalanan ke kota-kota lain yang mayoritas non Muslim seperti NTT, Papua, Manado, maupun Bali, selalu tersedia petunjuk arah kiblat di setiap kamar. Pilihan kuliner yang disediakan juga beragam, tidak hanya ramah Muslim tetapi juga ramah vegetarian. Di hotel-hotel itu, sebaliknya saya yang tidak pernah menemukan menu daging babi, sehingga kalau saya menginkannya harus mencari ke luar. Dalam hal ini saya tidak keberatan, dan poin pentingya adalah pelayanan makanan di hotel-hotel sudah standar friendly untuk ragam latar pengunjung. 

Jadi, menurut saya disain branding wisata Nasional jangan terjebak memprioritaskan pengunjung muslim, melainkan mengakomodir semua keberagaman budaya dan karakter, kuliner, serta latar  sosiologis termasuk religi.  Daerah destinasi yang telah menerapkan wisata halal tetap dikembangkan agar melahirkan model manejemen wisata yang ikut memperkaya ke-Indonesiaan kita. Bila ada daerah lain yang juga ingin menerapkannya, pemerintah perlu mendukung sepenuhnya. Tetapi, hendaknya jangan dipaksakan sebagai standar untuk semua daerah di Indonesia.  

Palabelan halal pada pariwisata Nasional berpotensi menyeragamkan selera, diskrimintif, serta memberangus kuliner favorit lokal di sejumlah wilayah. Karenanya memiskinkan kekayaan kuliner Nusantara dan menciptakan citra Indonesia sebagai “surga wisata muslim,” pada saat yang sama meredupkan ciri utama bangsa sebagai negara ber-bineka.  Bukankah keberagaman justru memiliki daya tarik lebih kuat bagi wisatawan? Kemenpar sebaiknya mengembangkan label pariwisata khas Nusantara, dimana halal menjadi salah satu ciri, tetapi bukan satu-satunya!

(Semuel S. Lusi)

0Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top